Ambon, MX. Com. Ketua DPRD Provinsi Maluku Drs. Lucky Wattimury, M.Si memberikan pernyataannya seusai Melakukan rapat kerja DPRD Maluku dan Pemerintah daerah dalam hal ini Gugus tugas pencepatan penanganan covid -19 Dinas kesehatan serta TNI dan Polri di DPRD Provinsi Maluku di Karang panjang Kota Ambon. Selasa (14/4/2020). Mengatakan bahwa, Pertemuan kita hari ini (14/4) bersama Tim Gugus Pencegahan Covid 19 di Provinsi Maluku adalah Pertama, membahas tentang pengaturan masuk keluarnya manusia di Kota Ambon dan Kabupaten Kota se Maluku. Kedua, kita membahas tentang penanganan dampak sosialnya seperti apa dan juga kesehatan dan karena itu, akan disepakati nanti akan disusun anggarannya seperti apa dan secara detail sehingga bisa disampaikan ke masyarakat. Ketiga, membahas tentang supaya penyebaran virus Covid 19 di Maluku tidak berkembang lagi.
Sehingga tadi, ada penjelasan dari Pak Sekda Maluku untuk melakukan langkah-langkah yang tegas, yang salah satunya adalah mengatur supaya manusia yang masuk keluar di Maluku ini, kita hentikan dulu sementara. Karena itu, yang berakibat pada munculnya korban-korban dari penyebaran virus corona ini,”jelasnya.
Dalam kaitan dengan itu lalu tadi kita sementara percakapkan, apakah kita pakai istilah PSBB seperti yang diatur dalam ketentuan yang terbaru tapi tidak mudah juga. Karena kalau PSBB itu, syaratnya kalau ada orang yang sudah meninggal dan kita (Maluku) belum ada yang meninggal. Nah, karena itu nanti akan kita sepakati istilah yang paling tepat itu seperti apa? apakah Pembatasan Sosial Berskala Regonal (PSBR) atau apapun itu yang penting adalah arus masuknya manusia ini harus kita cegah baik pelabuhan darat, pelabuhan laut maupun pelabuhan udara dengan begitu perluasan virus corona ini kita potong mata rantai penyebarannya.
Lanjutnya, Kami (DPRD) juga telah sepakati untuk bagaimana melalui gugus Kabupaten kota di koordinasi supaya mereka juga melakukan langkah-langkah tegas.
Dengan demikian harapan kita supaya virus corona tidak berkembang di Maluku itu sudah menjadi percakapan kita dengan gugus ini. Kemudian, DPRD Maluku juga sangat berterimakasih karena rekomendasi yang sudah dibuat beberapa waktu lalu sudah ditanggapi oleh gugus dan hari ini kita mempercakapkan penegasannya seperti apa dan langkah-langkah pelaksanaannya bagaimana, tadi pak Sekda diskusikan kepada kita semua (Anggota DPRD Maluku) mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik.
Namun, tadi belum tuntas percakapan dan akan melanjutkan rapat besok (15/4) jam 10.30 Wit, karena kita harus ambil langkah semuanya seperti apa supaya setelah itu dilaksanakan dan jangan kita rapat-rapat terus dan harus ada tindakan yang nyata di lapangan.
Sehingga itu tadi, penanganannya polanya seperti apa, kita akan lanjutkan besok dan soal teknis-teknis itu gugus yang pasti taulah. Intinya kita (DPRD) memberikan masukan dan gugus yang merumuskan dan gugus paling tepat melakukan itu. Gitu yah dan besok kita akan rapat lagi,”tutupnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sekda Maluku Ir. Karsul Selang, MT menyoal pertemuan dengan DPRD Maluku menjelaskan bahwa, ada beberapa rekomendasi 6 atau 7 yang sudah kita laksanakan dan yang belum itu ada 2 rekomendasi yang belum Pemda Maluku laksanakan yaitu Pertama, DPRD meminta Menutup pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan Kedua, mempertimbangkan menutup pintu-pintu keluar pelabuhan-pelabuhan regional. Ini yang tadi kita bahas dan belum selesai dan saya belum bisa memberikan komentar, sehingga besok (15/4) baru kita rapat lagi,”tutupnya. (**)
Pewarta : Al
Editor : Alfa
