Tual, MX.com. Upaya dan dukungan pemerintah pusat terhadap Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual sejak tahun 2015-2019 itu sebesar 197 Milyard lebih untuk pembangunan dalam mengoperasional kapal. Saat ini saja oleh pemerintah pusat telah menetapkan 184 kapal yang berpangkalan di PPN Tual, sehingga diharapkan juga izin dari pemerintah propinsi dalam kaitan dengan kapal 5-30 gross ton (GT) itu harus berpangkalan di PPN Tual baik izin pemerintah pusat maupun propinsi, keinginan kapal harus berpangkalan di Tual dan pasti pelabuhan PPN Dumar ini akan ramai ke depan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan FRITS LESNUSSA kepada para awak media diruang kerja Kepala PPN dumar tual, seusai menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk 2 pengusaha (investor) yang akan berinvestasi di PPN Dumar Kota Tual.
Dirinya menjelaskan untuk penangkapan ikan saat ini, untuk kedaulatan seluruh nelayan harus dari indonesia tidak ada unsur asing,kita berterima kasih karena infestor yang hadir saat ini semua orang indonesia asli mereka punya kapal yang nanti beroperasi baik di wilayah WWP 178 maupun WWP 174, kemudian kemudahan bagi investor soal pengurusan administrasi pendukung lainnya termasuk izin-izin maka salah satu contoh kemudahan saat ini kami bawah dan pemerintah pusat punya komitmen terhadap PPN Tual itu sangat tinggi sebab kalau kami tidak punya perhatian, tidak mungkin kami bawah mereka dan kami juga berterima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah ketika hari ini dilaksanakan peletakan batu pertama untuk pembangunan Unit Pengelolaan Ikan (UPI) untuk 2 perusahaan yakni perusahaan Matahari Sukses Abadi.
Lanjutnya, Sukses abadi. Itu langsung izin membangun (IMB) nya sudah keluar jadi tahap persetujuan prinsip langkah pertama IMB sudah keluar berarti satu bulan sudah berjalan sekarang dan 6 bulan berikut harus membangun, setelah 6 bulan berikutnya teman-teman perusahaan 16 bulan sudah beroperasional tetapi saya lihat dengan antusias mereka ini, kayaknya tidak sampai 16 bulan sudah bisa beroperasional. “Saya minta dukungan masyarakat melalui teman-teman wartawan sehingga kondisi di kei dan lebih khusus di kota tual ini kondusif,”jelasnya.
Saya berharap kedepannya masyarakat disini ketika mereka sudah di terima diperusahan nanti sebagai karyawan. yang pertama harus mengikuti manajemen yang ada di perusahaan, tidak boleh mengikuti kemauan sendiri dan mereka harus bisa diatur yang jelas tenaga ahli itu tidak mungkin diambil dari sini karena masih keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tenaga ahli pasti mereka datangkan dari luar Kota Tual tetapi tenaga lepas pasti akan melalui seleksi-seleksi itu yang harus mengikuti manajemen perusahaan sebab kalau tidak tujuan perusahaan inikan ada untungnya sehingga mereka berusaha di sini dengan baik karena karyawan tidak bekerja dengan baik misalnya kemudian tidak sesuai dengan peraturan perusahaan lalu dikeluarkan lalu yang bersangkutan pakai cara berontak, itu bukan yang diharapkan, sehingga nanti karyawan diikat dengan perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan bersama dinas tenaga kerja.
Ketika ditanya tentang perkembangan perusahan Maritim Timur Jaya (MTJ) yang saat ini sudah berubah nama. Frits mengatakan bahwa untuk isu perusahaan Ngadi jangan tanya kami karena sementara kami berusaha untuk menghidupkan kembali PPN Dumar Tual dan Ngadi itu kan dia punya manajemen sendiri dan kami selaku pemerintah ketika dia mengajukan permohonan untuk beroperasikami pasti bantu siapapun tetapi kaitan dengan sistim usaha (bisnis) itu harus bersaing sehat sehingga semua orang melakukan usahanya maju dan berkembang dengan baik dengan sendirinya masyarakat akan mendukung soal keamanan dan kenyamanan. (Metty Naraha)
