Aru, MX. Com. Komisi III DPRD Provinsi Maluku lakukan pengawasan di sejumlah kabupaten/kota di Maluku, salah satunya di Kabupaten Kepulauan Aru. Kabupaten Kepulauan Aru adalah kabupaten ke tiga yang dikunjungi rombongan Komisi III DPRD Maluku tersebut, setelah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual.
Rombongan Komisi III DPRD provinsi Maluku tersebut dipimpin Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dan Ketua Komisi Anos Yermias dan sejumlah anggota komisi yakni Amy Hasana Soulisa, Hata Hehanussa, Rovik Akbar, Rasyad Latuconsina, M Fauzan Husni, Yulius Pattipeluhu, Asri Arman, dan Ikram Umasugi, untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN 2019 lalu.
Setelah tiba di Dobo ibukota Kabupaten Kepulauan Aru, Sabtu 22/02/2020, rombongan DPRD Maluku tersebut mereka melakukan peninjaun pada proyek Embun dan Jalan yang di belakang Wamar. Sementara Senin pagi (24/2/2020), mereka melalukan tatap muka dengan OPD dan mitra di kabupaten Aru.
Ketua Komisi III Anos Yermias saat pertemuan tersebut mengatakan, kehadiran komisi III DPRD Maluku untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan APBD dan APBN 2019. “Kita melakukan pengawasan dan ditemukan ada yang memuaskan dan ada juga yang tidak memuaskan. Untuk itu, OPD harus terlibat dalam lakukan pengawasan demi kesejahteraan masyarakat Aru,”tegasnya.
Yermias menilai, banyak masalah yang ada termasuk persoalan pembebasan lahan untuk pelabuhan di Wokam, juga embun yang anggarannya besar, namun tidak ada manfaatnya.
Untuk itu dirinya minta perhatian serius dari semua pihak. “Kita butuh kolaborasi dan kordinasi serta sinergitas yang baik dalam membangun Aru. Kita harus atensi melihat hal ini, karena kita adalah daerah 3T, untuk itu kami prihatin,”ujarnya.
Menurutnya,”Hasil pengawasan kita lihat, kondisi ril mobilisasi orang dan logistik penting, sehingga perlu ada kapal fery. Dalam hal ini, semua informasi sangat diperlukan agar kita jangan terus di anggap tertinggal,”tambahnya.
Yermias mengaku, pihaknya telah lakukan pertemuan dengan BAPENAS, kementerian PUPR dan KSP di Jakarta untuk membicarakan berbagai kebutuhan masyarakat Maluku dan untuk itu Maluku akan dapat Rp. 6 Trilyun, semoga Aru dapat Rp 1 Trilun untuk membangun infrastruktur, sehingga akses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Ini aspirasi agar kita dapat mengangkat harkat dan martabat orang Maluku. Apalagi kita punya delapan orang perwakilan DPR dan DPD di senayan sangat kompak, sehingga apa yang kami perjuangkan dapat tercapai”.
Menurutnya, Komisi III DPRD Maluku berjanji pada tahun 2021 mendatang, 100 rumah untuk warga miskin akan di bangun di Aru. “Ya kurang lebih Rp 1, 2 Miliar akan kami perjuangkan pada tahun 2021,” jelas Anos Yermias.
Hadir pada pertemuan dengan komisi III DPRD Maluku pagi tadi, pimpinan OPD Aru diantaranya Kadis Perhubungan, Kadis Perumahan dan Permukiman, Sekertaris Bapelitbang dan Kadis BPBD. (**)
Pewarta : Tim
Editor : Alfa
