Ambon, MX. Com. Fakta dalam tahun ini sudah dua kali masyarakat MBD mengalami musiba/Tengelam dengan Speed Bootd khususnya Masyarakat Kecamatan Dawelor Desa Wiratan pada Tanggal 23 April 2020 di laut Yatoke dan Desa Watuwei pada Tanggal 24 Juni 2020 di laut Nakramto (Noka-noka) demi kebutuhan hidup mereka, mereka relah melintasi pulau untuk melakukan perbelanjaan dan ada juga yang mengambil Bantuan Sosial namun apa boleh di kata semuanya menjadi sirna.
Barang-barang mereka semua telah di telan oleh air biru, dan karna berkat Tuhan masyarakat dari Desa dan Jemaat Yatoke dan juga Desa dan Jemaat Nakramto dengan ketulusan hati bisa menolong mereka dari musibah yang ada, mereka tigal berapa hari di Yatoke dan Majelis Jemaat GPM Yatoke melakukan pelayanan yang kepada mereka, namun sama sekali tidak ada perhatian khusus dari pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, “Ungkap Ketua Umum GPP-MBD Nus Termas,S.Sos kepada MX. Com. Jumat (10/7).
Dimanakah peran pemerintah daerah, dimanakah peran Bupati MBD, dimanakah peran DPRD MBD untuk melihat persoalan ini, Bupati MBD saat ini hanya pusing mengurusi kepentingan pribadi beliau (pulang balik jakarta)
Apakah kami yang berada di pulau-pulau Ini adalah anak tiri.? dimanakah Perusahaan Daerah yang menjadi tumpuhan harapan kita (Badan Usaha Milik Daerah) BUMD yang mengurusi KMP. MARSELA untuk melintasi pulau-pulau/kecamatan ke kecamatan, dimanakah dana pernyataan modal 10 milyar yang mengurusi BUMD, dimanakah Dana pemerintah pusat 36 miliar dari tahun 2012-2017 (setiap tahun 6 miliar), dimanakah Kejaksaan Tinggi Maluku untuk mengusut tuntas Kasus Dugaan Korupsi PT. KALWEDO, ada apa sampai Mantan Direktur PT. KALWEDO dalam hal ini Bupati MBD aktif saat ini Bapak. Benyamin Thomas Noach sampai saat ini belum di panggil dan di periksa oleh Kejaksaan Tinggi Maluku,
Mulut manis berkata bagus di negeri orang bahwa MBD sudah paling maju, namun apa boleh di kata, kita hanya menjadi daerah termiskin dari berbagai macam segi, dan lebih parah lagi berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang saat ini tersebar di media-media cetak yang ada MBD salah satu daerah ada dalam zona Merah (Korupsi) yang belum di selesaikan di Kejaksaan Tinggi Maluku salah satunya PT. KALWEDO, mungkin saja pemangku-pemangku kepentingan di negara ini sudah turut mengamankan kasus besar ini, dan mungkin saja demi kepentingan partai-partai politik yang ada.
Dugaan kami mungkin saja Bapak.Presiden juga turut diam dalam kasus ini, kami membutuhkan Kapal Feri KMP. Marsela supaya bisa terjawab masyarakat yang di pulau-pulau punya kebutuhan, mengapa DPRD MBD saat ini hanya diam saja, fungsi kalian di mana, panggil itu yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan kinerja mereka, menyurati itu Kejaksaan Maluku untuk memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam kasus di maksud..
Saya selaku anak daerah asli Kecamatan Dawelor-Dawera, dengan ini menegaskan lebih baik kita bangkit dan lawan dari pada berdiam sambil menderita, maka itu dalam waktu dekat
Saya akan mengumpulkan elemen-elemen masyarakat yang ada. Untuk kita Deklarasikan Kecamatan Dawelor-Dawera masuk Kabupaten Kepulawan Tanimbar dari pada kita di anak tirikan oleh Kabupaten Induk, hanya cuman nama saja kecamatan namun sampai saat ini belum ada Polsek, belum ada Bank, guru-guru terbatas, bahkan mutasi anak-anak daerah yang sementara bertugas di Wetar padahal kita ada kurang guru, susahnya BBM dan masik banyak hal.
Untuk itu lebih baik kita terlepas dari Kabupaten MBD, karena secara letak geografis kita dekat sekali dengan ibukota KKT di bandingkan ke Ibukota MBD, kita menghabiskan 3 hari perjalanan baru sampai di ibukota MBD,”tutupnya. (Tim)
